RINGKASAN JURNAL

 

Heriyanto, Dodik Setiawan Nur, “Recent Development on Tobacco Control Policy in

Indonesia: Analyzing Obstacles by Indonesia in the Ratification of Framework

Convention on Tobacco Control”, 2 (21) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 157, 2014

 

Oleh:

Fatihul Fikri

 

FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control yang di adopsi pada tanggal 21 Mei 203 merupakan perjanjian internasional tentang kesehatan masyarakat yang dibahas dan disepakati oleh Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Bertujuan untuk melindungi generasi masa kini dan masa mendatang dari dampak konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Perjanjian ini mulai diberlakukan pada tanggal 25 Februari 2005. Sejak perancangannya, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi perjanjian ini.

Hambatan Ratifikasi FCTC di Indonesia

a. Isu Ekonomi

Kemungkinan akan dialaminya penurunan penerimaan negara dari industri tembakau menjadi salah satu masalah dalam peratifikasian FCTC. Di sisi ekonomi, negara tidak hanya pendapatan perpajakan yang diambil keuntunganya,  namun juga lapangan kerja yang berskala besar, investasi langsung yang berasal dari pemodal asing, dan adanya pertanian tembakau.

b. Tantangan Politik

Kedua badan legislatif dan legislatif Indonesia memiliki upaya yang berbeda dalam ratifikasi FCTC. Pemerintah, yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan, meminta dewan legislatif untuk mendukung inisiatif ratifikasi mereka untuk menjaga kesehatan masyarakat. Namun, sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat enggan untuk bertindak kooperatif untuk berusaha mengurangi konsumsi tembakau. Mereka menggunakan alasan biasa bahwa ratifikasi FCTC akan mematikan industri rokok dalam negeri dan membahayakan petani tembakau. Sebenarnya, alasan ini tidak terbukti jika kita belajar dari praktik negara lain. Berdasarkan data dari badan produksi pangan dunia (FAO) produksi tembakau di negara-negara yang telah meratifikasi FCTC tidak menurun. Hal ini juga didukung oleh penelitian khusus bahwa jika petani ingin menanam selain tembakau, mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan ekonomi.  Tanaman alternatif yang memberikan manfaat yang sama atau lebih besar selain tembakau adalah bawang merah, cabai merah, dan melon untuk dataran rendah serta kentang dan cabai merah ke dataran tinggi.

c. Kontroversi Hak Asasi Manusia

Dihapuskanya kata ‘boleh ‘ pada pasal 115 di UU no. 36 pada tahun 2009 oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai alasan karena merokok merupakan bagian dari hak asasi manusia. Keputusan tersebut membuat kontroversi di masyarakat. Hak untuk merokok bukanlah suatu hak asasi manusia. Karena itu, larangan merokok tidak akan membuat seseorang kehilangan martabat sebagai manusia. Tanpa merokok bahkan kesehatan manusia pun terjaga dengan baik.

Sebenarnya, kebijakan pengendalian tembakau tidak bermaksud memotong hak merokok, tapi pertarungan untuk hak setiap orang untuk menghirup udara sehat adalah prioritasnya. Ini karena hak kesehatan benar-benar menjadi hak yang tidak dapat diturunkan yang seharusnya ada sebelumnya. menghormati. Pemerintah Indonesia dapat menggunakan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai pertimbangan dasar untuk meratifikasi FCTC.

Contoh Ratifikasi yang Efektif

Adapun contoh perjanjian yang telah diratifikasi dan membawa dampak yang baik, seperti: Pertama, Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Dengan diratifikasi ini, Indonesia memastikan melalui undang-undang, kebijakan , program dan tindakan khusus sementara untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Efektivitas ratifikasi ini ditandai dengan banyaknya undang-undang yang dihapus dan diganti dengan undang-undang yang merupakan persamaan pro-gender, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum yang menjamin 30% kuota bagi perempuan untuk duduk dalam persidangan dan pengesahan UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberi lebih banyak perlindungan bagi perempuan yang biasanya menjadi sasaran korban kekerasan. Kedua, Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Masuk ke Lapangan Kerja55 melalui Undang-undang No. 20 tahun 1999 dan ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 memberikan kerangka kerja untuk melindungi kepastian hukum hak anak di Indonesia. Indonesia menjamin untuk melindungi hak anak dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini secara langsung berdampak pada kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak anak, larangan anak untuk bekerja dan menjadi korban perdagangan manusia, dan pembentukan Komite Nasional Perlindungan Anak sebagai satuan tugas formal yang secara langsung menangani masalah anak di Indonesia. Ketiga, Untuk mencegah kejahatan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika (1961) dan Protokolnya yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika (1972) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Sebagai tambahan, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Lalu Lintas Obat Narkotika dan Psikotropika melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Untuk memenuhi kewajiban internasional ini, khususnya Indonesia kemudian mengatur Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pshychotropic Peraturan ini memberikan kategorisasi obat-obatan narkotika menjadi tiga kelompok mulai dari yang dianggap berbahaya hingga yang paling tidak berbahaya. Secara efektif, Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional sebagai satuan tugas khusus untuk menangani kasus kejahatan dan penyalahgunaan narkoba yang semakin canggih.

 

Hal menarik

Menurut saya jurnal ini bagus, informatif dan mengedukasi, karena jurnal ini membahas tentang tantangan Indonesia dalam peratifikasian TCFC. Yang pertama kali saya lihat adalah jurnal ini memiliki tulisan yang memakai bahasa Inggris, dengan membaca jurnal ini, para pembaca yang belum memiliki skill yang baik dalam berbahasa inggris akan semakin terlatih, karena hal ini akan merangsang para pembaca untuk mengartikanya kedalam bahasa indonesia dan akan mengasah kemampuanya dalam berbahasa inggris, terutama bagi saya yang sedang aktif menjadi mahasiswa Hubungan Internasional. Didalamnya terdapat tulisan yang membahas tentang hambatan yang dialami Indonesia karena FCTC tak kunjung ditandatangani, mulai dari hambatan di bidang Ekonomi, Politik, dan isu Hak Asasi Manusia. Isinya singkat, padat, jelas dan disertai dengan sumber yang banyak dan terpercaya.  Ditambah lagi dengan membahas tentang undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian FCTC ini, tentu akan semakin menambah wawasan para pembaca terutama bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum. Namun, ada hal yang menurut saya harus dibahas di jurnal ini, seperti pembahasan yang lebih lengkap mengapa Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang tidak menandatangi perjanjian ini, apakah ada latar belakang moral, budaya, ataupun ada sejarah yang membuat Indonesia tak mau lepas dengan adanya rokok? Apakah jug ada The Invisible Hand yang bermain dibalik semua ini? mungkin itu saja yang masih membuat saya penasaran dan mungkin akan menarik untuk dibahas. Bagaimanapun, hal yang menurut saya belum jabarkan tidaklah menurunkan kualitas dari jurnal tersebut, karena kita tau bahwa penilaian setiap orang berbeda-beda dan menulis sebuah jurnal bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, perlu ketelitian dan kajian yang mendalam untuk membahasnya secara komprehensif.

 

DAFTAR PUSTAKA

Heriyanto, Dodik S.N., “Recent Development on Tobacco Control Policy in Indonesia:

Analyzing Obstacles by Indonesia in the Ratification of Framework Convention on

Tobacco Control”, 2 (21) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 157, 2014.

Hello world!

December 25, 2017 | 1 Comment

Welcome to Students.uii.ac.id Blogs. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!


Twitter widget by Rimon Habib - BuddyPress Expert Developer